PELAJARAN

Jakarta - Menpora Andi Mallarangeng menjelaskan kisruh yang terjadi di tubuh PSSI ke Komisi X DPR. Andi menilai pemerintah sudah meminta agar PSSI mematuhi peraturan yang berlaku dalam polemik pemilihan Ketua Umum PSSI.

"Hari ini kita raker dengan DPR, kami siap menjelaskan duduk persoalannya, bahwa kami sudah mengingatkan PSSI," kata Andi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2011).

Dia menjelaskan, kalau pemerintah melaksanakan aturan perundangan yang berlaku. Di negeri ini, ada aturan yang mengikat setiap organisasi di Indonesia termasuk PSSI.

"Yang kami lakukan memberi peringatan kepada PSSI bahwa ada yang tidak sesuai prosedur perundang-undangan. Jadi kami memberi peringatan," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan hanya memberikan peringatan saja, dan apabila ada yang di luar aturan akan diberi peringatan. "Kalau ada yang offside kita semprit. Kami ingin pastikan peraturan yang ada diikuti, dan pemerintah belum memberikan sanksi," urainya.

Kisruh PSSI terkait rencana pemilihan Ketua Umum PSSI. Ada 4 calon yang maju yakni Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro. 2 Calon terakhir ditolak tim klarifikasi dengan alasan tidak pernah aktif di PSSI.

Namun kedua calon itu mengajukan banding, hasil penilaian tim banding membatalkan keputusan komite pemilihan dan menyerahkannya kepada Komite Eksekutif PSSI. Salah satu hal yang menyeruak juga yakni penafsiran statuta FIFA mengenai calon Ketua Umum organisasi sepakbola yang tidak boleh pernah dipidana.

Hal ini menjadi sasaran protes sejumlah pihak atas keganjilan di PSSI. Menpora pun kemudian meminta agar PSSI bersikap fair.